1. PT Aman sebuah perusahaan bermedia tenaga kerja mendapat kontrak dari PT Abadi untuk. menyediakan tenaga pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa Rp. 30.000.000,00 tenaga pemasaran selanjutnya menjadi pegawai PT Abadi. Berapa PPh pasal 23. yang dipotong PT Abadi kepada PT Aman? Jawab: Rp 30.000.000,00 x 2% = Rp 600.000,00. 2.
Jawab: PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: 15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000. Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014. Baca Juga: Soal Penjelasan Lebih Lanjut PPh Natura, Ini Kata Dirjen Pajak.
Melihat Definisi pada poin 1 diatas, maka Wajib Pajak PPh pasal 23 adalah : Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 4. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Deviden. Bunga termasuk premium, dikonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti.
PPH Pasal 23 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 23. Contoh Soal PPH Pasal 23 dan Jawabannya. Berikut adalah beberapa contoh soal mengenai perhitungan PPH Pasal 23 dan jawabannya: Contoh Soal 1: Seorang pemilik usaha menerima penghasilan berupa bunga deposito sebesar Rp 10.000.000 per bulan.
JAWAB : Besar pph pasal 23 : •PPh pasal 23. tarif x jumlah deviden (bruto) = Rp. 15% x Rp 30,000,000.- = Rp 4,500,000.- •Di potong untuk 22 pemegang saham. 22 x Rp 4,500,000.- = Rp 99,000,000.- 2.Pada tanggal 20 Agustus 2016, PT. Cherry jovanca membayar bunga atas pinjaman, membayarkan bunga kepada PT. Julli Kurniawan sebesar Rp 50.000.000,-? Kenapa dari omset, bukan dari keuntungan? Semua pajak penghasilan yang menggunakan metode final menggunakan dasar pengenaan dari omset. Alasannya untuk kemudahan penghitungan. Cocok dengan tujuan pengaturan. Kapan Mulai Berlakunya PP 23? PP 23 menggantikan PP 46. Mulai berlakunya PP 23 sejak 1 Juli 2018.
Intip contoh pertanyaan tes wawancara KPPS Pemilu 2024 dan jawabannya berikut! Kumpulan Contoh Tes Wawancara KPPS Pemilu 2024 Beserta Jawabannya. 0 komentar. BAGIKAN Tautan telah disalin. MENU. Ya mengumumkan sesuai dengan pasal 391 UU No 7 Tahun 2017. Pasal itu berisi TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara di

Jawaban: Pemotong PPh Pasal 23. badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggara kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak orang pribadi tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berapa tarif PPh Pasal 23? Jawaban:

RWn1hw.
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/120
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/99
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/242
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/280
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/361
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/186
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/117
  • cjrt7mb7ej.pages.dev/356

    • pertanyaan pph pasal 23 dan jawabannya