SoalPkn Kelas 10 Bab 1 Beserta Jawabannya Uraian - Contoh Soal Essay Ppkn Kelas X Dan Jawabannya Bab 1 Sub Bab Negara Kesatuan Republik Indonesia Part 1 Sekolahmuonline : Berilah tanda silang di huruf a,b,c dan d, serta jawaban lah dengan benar! Contoh Soal Bahasa Indonesia Klas X Smk Kurikulum 2013 / LAS/LKS Statistik Kelas X Kurikulum
50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Hai Sahabat pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi soal lagi, kali ini admin menyiapkan 50 soal, Kemaren admin juga telah menyiapkan soal PKN. Namun soal yang admin bagikan kali ini untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA. Oiya Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya pendidikan kewarga negaraan unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian pendidikan kewarga negaraan PKN. Pengertian pendidikankewarganegaraan PKN Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas 200649, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri 1994/199510 Tujuan pendidikan kewarga negaraan Adalah sebagai berikut Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Sapriya 2001, tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” Somantri, 2001279. Djahiri 199510 mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia NKRI. Memahami secara langsung apa itu konstitusi UUD NKRI 1945 dan hukum yang berlaku dalam Negara RI. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya 200530 bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik to be good citizens, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan civics inteliegence baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab civics responsibility; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara. Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA... Berikut bospedia memberikan Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA PETUNJUK UMUM 1. Tulis namamu di sudut kanan atas 2. Bacalah setiap soal dengan teliti. 3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru A. Berilah tanda silang x didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar ! 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri.... a. Kesehatan b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c. Koordinator Bidang Perekonomian d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Lingkungan Hidup Jawaban a 2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara.... a. vertikal dan horizontal b. sentralisasi dan desentralisasi c. legislatif dan eksekutif d. legislatif dan yudikatif e. eksekutif dan yudikatif Jawaban a 3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban c 4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban b 5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah.... a. pasal 17 UUD 1945 b. pasal 18 UUD 1945 c. pasal 19 UUD 1945 d. pasal 20 UUD 1945 e. pasal 21 UUD 1945 Jawaban a 6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.... a. Kementerian Hukum dan HAM b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Pertahanan e. Kementerian Dalam Negeri Jawaban d 7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu.... a. ANRI b. BKKBN c. BKPN d. BMKG e. BIN Jawaban b 8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut.... a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan d. Kementerian Koordinator e. Kementerian Hukum dan HAM Jawaban d 9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu.... a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat d. Kementerian Kesehatan e. Kementerian Sekretariat Negara Jawaban e 10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut.... a. Jimly Asshidiqie b. Zul Afdi Ardian c. John Locke d. Montesquieu e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Jawaban e 11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut.... a. daerah b. regional c. negara d. pemerintah e. lembaga Jawaban c adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut.... a. Robert Mac Iver b. George Jellineck c. Sunarko d. Miriam Budiardjo e. Joko Sutono Jawaban b 13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang .... a. monopolis b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban b 14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai.... a. organisasi kekuasaan b. organisasi politik c. organisasi kesusilaan d. negara intergralistik e. negara federal Jawaban a 15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri.... a. negara federal b. negara komunis c. negara integralistik d. negara serikat e. negara sosialis Jawaban c 16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang.... a. monopoli b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban a 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. memaksa 2. monopoli 3. mencakup semua 4. kesatuan 5. demokrasi Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu.... a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 3, 4, dan 5 d. 2, 4, dan 5 e. 1, 2, dan 5 Jawaban a 18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. orang asing Jawaban a 19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. bukan warga negara Jawaban d 20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut.... a. warga negara b. bukan warga negara c. rakyat d. penduduk e. bukan penduduk Jawaban a 21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945 a. 24 b. 25A c. 25B d. 25C e. 26 Jawaban b 22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali.... a. sungai b. danau c. pegunungan d. lembah e. pagar tembok Jawaban e 23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah.... a. sungai b. pegunungan c. danau d. patok besi e. lembah Jawaban d 24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah negara e. wilayah teritorial Jawaban b 25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu.... a. John Sheldon b. Hugo de Groot c. Montesuieu d. Miriam Budiardjo e. John Locke Jawaban a 26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu.... a. res communis b. res nullius c. res sanguinis d. res soli e. res teritorial Jawaban b 27. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun.... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban c 28. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut.... a. batas laut teritorial b. batas zona bersebelahan c. zona ekonomi ekslusif d. batas landas benua e. batas regional kelautan Jawaban c 29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah ekstrateritorial e. wilayah negara Jawaban d 30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah.... a. Schacter b. Cooper c. Hugo de Groot d. John Sheldon e. Fauchille Jawaban a 31. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Luar Negeri 6. kementerian Kehutanan 7. kementerian Pertahanan Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu.... a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 5 d. 5 dan 7 e. 6 dan 7 Jawaban d 32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah.... a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat Jawaban d 33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor..... a. 25 Tahun 1999 b. 26 Tahun 1999 c. 27 Tahun 1999 d. 28 Tahun 1999 e. 29 Tahun 1999 Jawaban d 34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu.... a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. konstitutif e. eksaminatif Jawaban a 35. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan.... a. konstitutif b. eksekutif c. legislatif d. yudikatif e. moneter Jawaban e 36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah.... a. Huge de Groot b. Jhon Sheldon c. Miriam Budiardjo d. Sunarko e. George Jellineck Jawaban b 37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada.... a. 10 Desember 1982 b. 11 Desember 1982 c. 12 Desember 1982 d. 13 Desember 1982 e. 14 Desember 1982 Jawaban a 38. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari.... a. teori keamanan b. teori pengawan cooper c. teori udara bebas d. teori lepas landas e. teori udara Jawaban e 39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan.... a. Pulau Kalimantan b. Timor Leste c. Samudera Hindia d. Samudera Atlantik e. Papua Nugini Jawaban e 40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut.... a. naturalisasi b. deportasi c. imigrasi d. imigrasi e. transmigrasi e. sosialisasi Jawaban a 41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu! Jawaban menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu a. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang b. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan yudikatif mengadii jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif! Jawaban - Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang - Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang - Kekuasaaan yudikatif adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal! Jawaban a. kekuasaan konstitutif b. kekuasaan eksekutif c. kekuasaan legislatif d. kekuasaan yudikatif e. kekuasaan eksaminatif f. kekuasaan moneter 44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian! Jawaban a. Badan Intelijen Negara BIN b. Badan Narkotika Nasional BNN c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG d. Badan Urusan Logistik BULOG e. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI f. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 45. Jelaskan menurut pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Jawaban Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. 46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo! Jawaban pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik. 47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo! Jawaban Menurut Miriam Budiardjo 1984, sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut. a. sifat memaksa b. sifat monopoli c. sifat mencakup semua all-embracing 48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk! Jawaban penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal menetap berdomisili di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap. 49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan! a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon 1584-1654 dari Inggris b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot Grotius dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum Laut Bebas karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. 50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama! Jawaban Pasal 28E 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 29 1 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Baca juga yang sejenis 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 50+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 80+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 60+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Pencarian yang paling banyak dicari soal uts pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya soal uts pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal uts pkn kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 soal dan jawaban uts pkn kelas 10 semester 2 soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 kisi kisi uts pkn kelas 10 2018/2019/2020/2021 soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 pdf 2018,2019,2020,2021,2022 Facebook Kirim Pesan
SoalPKN Kelas 10 Semester 2 Pokok Pembahasan Artikel. Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 Bagi bapak dan Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membutuhkan Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 beserta Kunci Jawabannya silahkan anda ambil saja di bawah ini.
Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya Pada kesempatan kali ini akan memberikan ulasan mengenai Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya, yuk simak dibawah ini Daftar Lengkap Isi Artikel Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta JawabannyaPertanyaan contoh pilihan gandaSebarkan iniPosting terkait Pertanyaan contoh pilihan ganda 1. Kewenangan negara untuk kependudukan dan keluarga berencana dimediasi oleh Menteri… a. kesehatan b. Penggunaan lembaga negara dan reformasi birokrasi c. Koordinator ekonomi d. Mempromosikan perlindungan wanita dan anak-anak e. Lingkungan Hidup Jawaban A 2. Menurut Zul Afdi Ardian, pembagian kekuasaan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua cara… a. Vertikal dan horizontal b. Sentralisasi dan desentralisasi c. Legislatif dan eksekutif d. Legislasi dan Keadilan e. Eksekutif dan yudikatif Jawaban A 3. Kekuatan untuk membuat hukum disebut kekuasaan… a. pengadilan b. eksekutif c. legislatif d. sebuah dewan e. Presiden Jawaban C 4. Kekuatan untuk menerapkan hukum disebut kekuasaan… a. pengadilan b. eksekutif c. legislatif d. sebuah dewan e. Presiden Jawaban B 5. Dasar hukum pelayanan di Republik Indonesia adalah… a. Pasal 17 UUD 1945 b. Pasal 18 UUD 1945 c. Pasal 19 UUD 1945 d. Pasal 20 UUD 1945 e. Pasal 21 UUD 1945 Jawaban A 6. Berikut kementerian yang mengelola pemerintahan… a. Otoritas perusahaan b. Departemen Keuangan c. Kementerian Perindustrian d. Departemen Pertahanan e. markas besar Jawaban D 7. Lembaga pemerintah non kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana, yaitu … a. ANRI b. BKKBN c. BKPN d. BMKG e. putra Jawaban B 8. Jawaban sinkronisasi dan koordinasi pelayanan di bidang kegiatan pelayanan yang bertanggung jawab adalah… a. markas besar b. Departemen Luar Negeri c. Departemen Pertahanan d. Kementerian mediasi e. Otoritas perusahaan Jawaban D 9. Ini termasuk kementerian yang menangani masalah pemerintah terkait dengan penguatan dan sinkronisasi koordinasi program pemerintah, yaitu… a. Departemen koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan b. Departemen Koordinasi Ekonomi c. Koordinasi Kementerian Kesejahteraan d. Departemen Kesehatan e. Sekretariat Departemen Luar Negeri Jawaban E 10. Distribusi tenaga berarti bahwa tenaga sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah definisi distribusi menurut … a. Zimria Siditch b. Jul Afdi Ardian c. John Locke d. Montesquieu e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Jawaban E 11. Penyelenggaraan daerah dengan kewenangan hukum tertinggi dan diikuti oleh masyarakat … a. daerah b. daerah c. negara d. pemerintah e. lembaga Jawaban C 12. Negara adalah kekuasaan mereka yang tinggal atau bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Inilah definisi negara menurut … a. Robert Mac Iver b. George Jelly Neck c. Sunarko d. Miriam Budiarzo e. Jocostono Jawaban B 13. Negara adalah hakikat negara yang secara hukum stamina … . a. Partai monopoli b. kekuasaan c. Semua selimut d. Kedua sisi e. Multilateral Jawaban B 14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri dari status dan pengaturan masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut adalah untuk mendefinisikan negara sebagai a. Organisasi kekuasaan b. Organisasi politik c. Organisasi yang berharga d. Keadaan yang heterogen e. negara Jawaban A 15. Suatu negara mempunyai struktur sosial sebagai satu kesatuan, semua kelompok, dan erat hubungannya dengan yang lain karena bercirikan satu kesatuan. a. negara b. Negara komunis c. Keadaan integral d. Serikat negara e. Negara sosialis Jawaban C 16. Sebuah negara yang menetapkan tujuan bersama bagi rakyatnya adalah inti dari negara itu… . a. monopoli b. kekuasaan c. Semua selimut d. Kedua sisi e. Multilateral Jawaban A 17. Perhatikan poin-poin berikut ini! 1. dipaksa 2. Monopoli 3. Semua termasuk 4. Satuan 5. Demokrasi Berdasarkan pernyataan di atas maka karakter negara setelah Miriam Budiarjo yaitu… . a. 1, 2 dan 3 b. 2, 3, 4 c. 3, 4, 5 d. 2, 4 dan 5 e. 1, 2 dan 5 Jawaban A 18. Semua orang yang tinggal di satu negara … a. orang-orang b. populasi c. warganegara d. Tidak tinggal e. Orang asing Jawaban A 19. Bertempat tinggal atau bertempat tinggal di wilayah suatu negara untuk jangka waktu terbatas … a. orang-orang b. populasi c. warganegara d. Tidak tinggal e. Tidak punya warga negara Jawaban D 20. Mereka yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan mengakui bahwa pemerintah negara bagian itu adalah pemerintah yang sah … a. warganegara b. Tidak punya warga negara c. orang-orang d. populasi e. Tidak tinggal Jawaban A 21. Berikut adalah batas-batas alami wilayah daratan negara, kecuali a. River b. Danau c. gunung d. lembah e. Dinding pagar Jawaban E 22. Di bawahnya adalah luas tanah di perbatasan buatan negara…. a. River b. gunung c. Danau d. Stok besi e. lembah Jawaban D 23. Air berupa samudra, laut, selat, danau dan sungai … a. Luas tanah b. Area laut c. pantas d. Daerah pedesaan e. wilayah Jawaban B 24. Orang yang mengembangkan gagasan utama reseni laut, yaitu … a. John Sheldon b. Hugo de Groot c. Montesuieu d. Miriam Budiarzo e. John Locke Jawaban A 25. Gagasan bahwa laut bisa menjadi milik negara manapun, yaitu…. a. res communis b. res nullius c. Bibir atas d. Bibir soly e. Resolusi teritorial Jawaban B 26. Konferensi Keadilan Maritim Internasional di … a. 1980 tahun b. 1981 tahun c. 1982 tahun d. 1983 tahun e. 1984 tahun Jawaban C 27. Perairan negara 200 mil laut dari pantai … a. Batas laut teritorial b. Batas zona yang berdekatan c. Zona ekonomi eksklusif d. Perbatasan benua e. Batas wilayah laut Jawaban C 28. Wilayah suatu negara di luar wilayah negara itu didefinisikan sebagai berikut. a. Luas tanah b. Area laut c. pantas d. Keluar dari wilayah e. Daerah pedesaan Jawaban D 29. Mereka yang mengklaim bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udara yang diperlukan untuk menjaga keamanan … a. Schacter b. cooper c. Hugo de Groot d. John Sheldon e. Fauchille Jawaban A 30. Undang-undang tentang hubungan hukum yang bernilai uang disebut hukum … a. Matamu b. Pemerintah negara c. Publik d. grup e. kemakmuran Jawaban E Baca Juga Contoh Soal Essay PKN Kelas 11 Semester 2 Contoh Soal Uts PKN Kelas 11 Semester 2 Soal US PKN SMK Quizizz Soal PKN SD Essay PKN Kelas 10 Demikianlah ulasan dari mengenai Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya, semoga bisa bermanfaat.
ContohSoal PKN Kelas 10 SMP / MI dengan kunci jawaban lengkap 1. Ini mengikuti bentuk partisipasi dalam konstitusi negara yang digunakan di sekolah, kecuali a. Ketaatan dan kepatuhan dengan aturan sekolah. b. Lakukan kegiatan program OSIS dengan baik c. mengembangkan sikap sadar dan rasional d. ambil hasil keputusan bersama
Jakarta - Sudah siap-siap menghadapi UAS, detikers? Biar makin siap, yuk coba berlatih dengan contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 berikut!Dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X oleh Tim Ganesha Operation, berikut sejumlah contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 beserta pembahasan dan kunci Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah...A. Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembagaB. Adanya sifat sepihak dan searahC. Adanya berbagai lembaga kenegaraanD. Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiriE. Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negaraPembahasanUndang-Undang Dasar menganut sistem pembagian kekuasaan negara, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka jawabannya adalah Berikut ini merupakan perwujudan nilai sila kelima Pancasila adalah...A. Pemerintah menyediakan sarana peribadatanB. Negara menghormati dan menjaga bahasa daerah sebagai kekayaan nasionalC. Pemerintah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga negaraD. Pemerintah memberi kebebasan kepada seluruh warga negara untuk mengeluarkan pendapat di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuE. Pemerintah mengajak seluruh bangsa Indonesia turut serta menjaga persatuan dan kesatuanPembahasanNilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila salah satunya adalah perwujudan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahana keamanan. Cotoh, penyediaan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka jawaban yang tepat adalah Berikut ini yang dimaksud kekuasaan yudikatif adalah..A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undangB. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangC. Kekuasaan untuk mengawasi jalannya peraturanD. Kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsulE. Kekuasaan untuk melakukan hubungan internasionalPembahasanKekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka jawabnnya adalah Unsur konstitutif terbentuknya negara adalah...A. Rakyat, tentara, dan pemerintahan yang berdaulatB. Wilayah, tentara dan pemerintah yang berdaulatC. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari dunia internasionalD. Rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasionalE. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulatPembahasanUnsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada saat suatu negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Maka jawabannya adalah Menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara merupakan bagian dari..A. Kekuasaan eksaminatifB. Kekuasaan moneterC. Kekuasaan fiskalD. Kekuasaan legislatifE. Kekuasaan konstitutifPembahasanKekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Maka jawabannya adalah itu dia contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 2021 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Semangat belajar ya, detikers! Simak Video "Duh, Anggaran Pemilu 2024 Belum Sepenuhnya Disetujui Kemenkeu" [GambasVideo 20detik] twu/pal
Berikutmateri soal dan jawabannya. 1. Pengertian negera sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh. a. Aristoteles b. Logeman c. J.J. Rousseau d. Plato d. Montesquieu Jawaban: b 2. Menurut Ernest Renan, bangsa terjadi karena adanya. a. kepentingan umum b. kesamaan bahasa c. kehendak untuk bersatu d. komunitas politik e. persatuan nasib
40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Halo sahabat dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, admin ingin berbagi Contoh soal untuk mata pelajaran PKN atau disebut dengan kwarganegaraan. Mata pelajaran yang admin bagikan ini khsusus untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA, soal ini sudah admin sediakan juga kunci jawabannya. Sehingga adik bisa memperlajarinya dengan mengerjakan soal soal latihan. Oiya PKN adalah suatu pendidikan dialogial yang mengkaji dan membahas tentang Rule of law, HAM, politik, dan demokrasi dengan harapan peserta didik paham dan mampu berpikir kritis serta dapat berpartisipasi dalam berpolitik secara dewasa dan demokrasi yang bertanggung jawab. 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Desentraliasi atau Otonom Daerah Desentralisasi Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada lembaga lembaga pemerintah daerah. Kelebihan desentralisasi adalah Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan mempe-ringan manajemen pemerintah pusat. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kelemahannya antara lain Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Landasan Hukum UU nomer 1 tahun 1945 tentang KND UU nomer 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah UU nomer 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah UU nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Perpu nomer 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU pada poin e Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasal 18 UUD pada Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomin Daerah di Indonesia Terdapat 2 nilai dasar Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara Eenheidstaat Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA... Berikut bospedia memberikan Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA PETUNJUK UMUM 1. Tulis namamu di sudut kanan atas 2. Bacalah setiap soal dengan teliti. 3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar! 1. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, kecuali.... a. taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah b. melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik c. mengembangkan sikap sadar dan rasional d. melaksanakan hasil keputusan bersama e. taat dan patuh terhadap orang tua jawaban e 2. Wujud partisipasi terhadap konstitusi negara dapat dimulai dari.... a. negara b. diri sendiri c. pemerintah d. keluarga e. masyarakat jawaban b 3. Hubungan pembukaan teradap pasal-pasal UUD 1945 adalah hubungan yang bersifat.... a. kausa-organik b. satu kesatuan yang erat c. hierarki piramida d. penjelasan e. sistematis jawaban b 4. Aturan untuk mengubah UUD 1945 diatur didalam.... a. Pasal 36 UUD 1945 b. Pasal 35 UUD 1945 c. Pasal 37 UUD 1945 d. Pasal 27 UUD 1945 e. Pasal 30 UUD 1945 jawaban c 5. Berikut ciri-ciri konstitusi Negara, kecuali.... a. bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi b. melindungi asas demokrasi c. menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat d. menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan pemerintah e. menentukan suatu hukum jawaban d 6. Pancasila sebagai dasar negara tercantum didalam pembukaan UUD 1945 pada.... a. Alinea 3 b. Alinea 1 c. Alinea 2 d. Alenia 4 e. Alenia 1 dan 2 jawaban d 7. Jiwa dan semangat persatuan yang telah menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia tersirat dalam Pancasila yaitu sila ke.... a. Satu b. Tiga c. Lima d. Dua e. Empat jawaban b 8. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah.... a. UUD 1945 b. TAP MPR c. Peraturan Pemerintah d. Pancasila e. Undang-undang jawaban d 9. Berikut tujuan adanya konstitusi Negara, kecuali.... a. memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik b. membebaskan kekuasaan c. melindungi HAM d. Pedoman penyelenggaraan Negara e. pedoman pembubaran Negara jawaban e 10. Hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktek ketatanegaraan Indonesia adalah.... a. Konvensi b. Pancasila c. UUD 1945 d. Undang-undang e. Konstitusi jawaban a 11. Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut.... a. bilateral b. multilateral c. bipatride c. apatride d. stelsel aktif jawaban c 12. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut... a. devrivation b. renunciation c. representator d. depriator e. termination jawaban e 13. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut.... a. Ius sanguinis b. Ius soli c. kewarganegaraan tunggal d. kewarganegaraan ganda e. asas tempat kelahiran jawaban a 14. Warganegara yang baik adalah warganegara yang dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab untuk.... a. kemanusiaan b. pamer c. kemasyarakatan d. persatuan e. kekeluargaan jawaban a 15. Berikut kewajiban sebagai warganegara Indonesia, kecuali.... a. menjaga dan melestarikan lingkungan b. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran c. hidup rukun dengan sesama d. membayara pajak e. patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku jawaban b 16. Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali.... a. kelahiran b. kematian c. pernikahan d. pengangkatan e. permohonan kewarganegaraan jawaban b 17. Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut.... a. warganegara b. penduduk c. masyarakat d. warga masyarakat e. bukan warganegara jawaban b 18. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri..... a. Hankam c. Kehakiman d. Luar Negeri e. Dalam negeri jawaban c 19. Istilah konstitusi di Negara Inggris adalah.... a. constituer b. constitution c. constitutie d. copnstituere e. verfassung jawaban b 20. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi Negara yang diterapkan dalam masyarakat, kecuali.... a. menjunjung tinggi norma-norma pergaulan b. mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna c. mengembangkan sikap sadar dan rasional d. menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan e. sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama jawaban c 21. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif disebut.... a. hak asasi b. hak opsi c. hak repudiasi d. eigendom e. postal jawaban b 22. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai.... a. keteraturaan negara b. ketentuan negara c. cita-cita bangsa d. tujuan pendidikan e. tujuan nasional jawaban e 23. Konstitusi dikatakan kaku apabila.... a. mudah dianalisi b. mudah diperbaharui c. mudah diganti d. sulit dirubah e. mudah dirubah jawaban d 24. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan adalah seorang anak asing yang ..... a. jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraaan ganda b. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara satu tahun atau lebh c. pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan d. telah berusia, delapan belas tahun atau lebih e. sehat jasmani dan rohani jawaban c 25. Menurut pasal 26 ayat 3 UUD 1945, hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dalam.... a. UU b. Perda c. PP d. Perpu e. Kepres jawaban a 26. Dalam bahasa politik, persamaan kedudukan warganegara biasa disebut dengan istilah.... a. property right b. political right c. personal equality d. right of legal quality e. political equality jawaban c 27. Berikut yang termasuk persamaan kedudukan dibidang sosial-budaya adalah.... a. Diperlakukan secara diskriminatif b. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum c. mendapat perlindungan hukum d. mendapatkan kewarganegaraan e. mendapatkan pendidikan jawaban e 28. Berikut persamaan kedudukan dalam bidang hukum, kecuali.... a. diberlakukan secara diskriminatif b. mendapat kewarganegaraan c. memperoleh pelayanan pendidikan d. mendapatkan perlindungan hukum e. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum jawaban c 29. Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah.... a. Pancasila b. Undang-undang dasar c. Peraturan daerah d. Peraturan pemerintah e. Undang-undang jawaban b 30. Prinsip persamaan kedudukan warganegara merupakan ciri khas negara.... a. Agraris b. demokrasi c. bilateral d. multilateral e. liberal jawaban b 31. Berikut bentuk hukum di Indonesia, kecuali.... a. Undang-undang b. Undang-undang Dasar c. PERPU d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Masyarakat jawaban e 32. Berikut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali.... a. Terdapat hubungan yang erat antara ekstekutif dan legislatif b. Eksektutif dapat membubarkan parlemen c. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif d. Kabinet dibentuk oleh parlemen berdasarkan hasil pemilu e. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen jawaban b 33. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut..... a. Bicameral b. Kabinet ministerial c. Kabinet presidensial d. Trias politica e. Moncreameal jawaban d 34. Kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet.... a. Presidensial b. Liberalis c. Sosialis d. Komuniks e. Parlementer jawaban a 35. Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut.... a. sistem politik b. struktur politik c. infra struktur e. supra struktur jawaban e 36. Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi.... a. legislatif b. pengawasan c. kontrol d. anggaran e. pengambilan keputusan jawaban legislatif 37. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orentasi, nilai-niali dan cita-cita yang sama disebut..... a. kelompok penekan b. kelompok kepentingan c. partai politik d. media komunikasi politik e. pers jawaban c 38. Proses pembentukan sikap dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik a. sosialisasi b. komunikasi c. budaya d. psikologi e. budaya 39. Berikut adalah lembaga-lembaga yang termasuk di dalam supra struktur politik Indonesia, kecuali.... a. Mahkamah konstitusi b. Badan Pemeriksa Keuangan c. Partai politik d. Pemerintah Daerah e. Dewan Perwakilan Rakyat jawaban c 40. Kegiatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat disebut.... a. sistem b. politik c. sistem politik d. kebijakan e. ketentuan jawaban b Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Baca juga yang sejenis 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 50+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 80+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 60+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Pencarian yang paling banyak dicari soal uas pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 revisi 2016 contoh soal pkn kelas 10 semester 2 bab 6 soal essay pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 bab 5 contoh soal uas ma pkn kls 10 semester 2 2018/2019/2020/2021 Facebook Kirim Pesan
Jenissoal atau pertanyaan yang kami bagikan yaitu soal pilihan ganda multiple choice. Soal ekonomi bab 1 kelas xi dan jawabannya. Menambah nilai guna barang e. Penyedia lapangan kerja b. Kunci Jawaban Buku Paket Pkn Kelas 10 Kurikulum 2013 Guru Ilmu Sosial. Berikut ini peran penting badan usaha dalam perekonomian kecuali.
- Berikut adalah contoh soal Ujian Tengah Semester UTS PKN kelas 10 semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya. Contoh soal UTS PKN Kelas 10 semester 1 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 3 soal essay. Kumpulan contoh soal UTS PKN Kelas 10 semester 1 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar. Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan. Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Contoh soal UTS PKN Kelas 10 semester 1 Baca juga Contoh Soal UTS Matematika Kelas 9 Semester 1, Lengkap Beserta Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda 1. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun.... a. 1980b. 1981c. 1982d. 1983e. 1984 Jawaban C 2. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut.... a. batas laut teritorialb. batas zona bersebelahanc. zona ekonomi ekslusifd. batas landas benuae. batas regional kelautan Jawaban C 3. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
Jawabanyang tepat ialah A. 5. Yang tidak termasuk ciri-ciri konstitusi Negara adalah a. Memiliki sifat adil supaya bentuk pemerintahan bisa berjalan dengan demokrasi yang baik. b. Menentukan suatu hukum c. Membuat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. d. Membuat kedaulatan berada di tangan penguasa di pemerintah e.
Jawaban PKN Bab 1 Kelas 10 Kurikulum 2013 Hendri Sose from Apa itu PKN Kelas 10 Bab 1? Apa itu PKN Kelas 10 Bab 1?Bagaimana Materi PKN Kelas 10 Bab 1?Apa Manfaat PKN Kelas 10 Bab 1?Bagaimanakah Cara Belajar PKN Kelas 10 Bab 1?Apa Saja Keterampilan yang Dipelajari dari PKN Kelas 10 Bab 1?Apa yang Harus Dilakukan Siswa untuk Menghadapi Ujian PKN Kelas 10 Bab 1?Kesimpulan Pendidikan Kewarganegaraan PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tingkat Menengah Pertama SMP dan Menengah Atas SMA di wilayah Indonesia. Pada tingkat SMP, PKN diidentikkan dengan pembelajaran materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan lain sebagainya. Bab 1 merupakan bab pertama yang diajarkan dalam PKN Kelas 10. Pada bab 1, siswa akan mempelajari tentang hak asasi manusia HAM. Materi ini akan menjadi dasar dalam pemahaman dan penerapan hak-hak serta kewajiban yang telah diatur oleh UUD 1945. Selain itu, materi ini juga membangun rasa tanggung jawab siswa terhadap hak-hak asasi manusia. Materi ini juga mengajarkan siswa mengenai hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti The Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal HAM dan The International Covenant on Civil and Political Rights Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Selain mempelajari tentang hak-hak asasi manusia, pada bab 1 ini juga akan membahas tentang perkembangan hak-hak asasi manusia. Pada materi ini, siswa akan mempelajari tentang konsep ham, perkembangan hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai HAM, dan pengakuan HAM dalam UUD 1945. Dengan materi ini, siswa diharapkan dapat mengenal dan memahami konsep hak asasi manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Bagaimana Materi PKN Kelas 10 Bab 1? Materi PKN Kelas 10 Bab 1 terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas tentang hak asasi manusia. Pada sub-bab pertama, siswa akan mempelajari tentang konsep hak asasi manusia. Pada sub-bab ini, siswa akan mempelajari tentang konsep hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai HAM, dan pengakuan HAM dalam UUD 1945. Kemudian, pada sub-bab kedua, siswa akan mempelajari tentang perkembangan hak asasi manusia. Pada sub-bab ini, siswa akan mempelajari tentang perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa, mulai dari abad ke-19 sampai sekarang. Selain itu, sub-bab ini juga akan membahas tentang perjanjian internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti The Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal HAM dan The International Covenant on Civil and Political Rights Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pada sub-bab ketiga, siswa akan mempelajari tentang hak-hak asasi manusia. Pada sub-bab ini, siswa akan mempelajari tentang hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti The Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal HAM dan The International Covenant on Civil and Political Rights Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang hak-hak asasi manusia yang telah diatur oleh UUD 1945. Apa Manfaat PKN Kelas 10 Bab 1? PKN Kelas 10 Bab 1 sangat bermanfaat bagi siswa. Pembelajaran materi ini akan membantu siswa untuk memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia. Selain itu, materi ini juga akan membantu siswa dalam membuat kesimpulan tentang hak asasi manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pembelajaran materi ini juga akan membantu siswa untuk memahami berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti The Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal HAM dan The International Covenant on Civil and Political Rights Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Materi ini juga akan membantu siswa dalam memahami hak-hak asasi manusia yang telah diatur oleh UUD 1945. Pembelajaran materi PKN Kelas 10 Bab 1 juga akan membantu siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan mempelajari materi ini, siswa akan lebih bisa memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia yang telah diatur oleh UUD 1945. Hal ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap hak-hak asasi manusia. Bagaimanakah Cara Belajar PKN Kelas 10 Bab 1? Cara belajar PKN Kelas 10 Bab 1 adalah dengan mempelajari materi yang telah disediakan. Siswa harus mempelajari materi PKN Kelas 10 Bab 1 dengan seksama agar dapat memahami konsep hak asasi manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain mempelajari materi, siswa juga disarankan untuk mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Dengan mengerjakan soal-soal ini, siswa akan lebih mudah memahami materi dan menguasai konsep hak asasi manusia. Selain itu, mengerjakan soal-soal juga akan membantu siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu, siswa juga harus membuat catatan tentang materi yang telah dipelajari. Dengan membuat catatan tentang materi, siswa akan lebih mudah untuk mengingat dan menguasai materi yang telah dipelajari. Selain itu, membuat catatan juga akan membantu siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia. Apa Saja Keterampilan yang Dipelajari dari PKN Kelas 10 Bab 1? PKN Kelas 10 Bab 1 akan membantu siswa untuk mempelajari berbagai keterampilan, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Pada bab ini, siswa akan mempelajari keterampilan berpikir kritis. Materi PKN Kelas 10 Bab 1 akan membantu siswa dalam memahami dan menganalisis konsep hak asasi manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan materi ini, siswa akan lebih mudah dalam menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, siswa juga akan mempelajari keterampilan komunikasi. Materi PKN Kelas 10 Bab 1 akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat dan mengutarakan gagasan tentang hak asasi manusia. Dengan mempelajari materi ini, siswa akan lebih mudah dalam menyampaikan pendapat dan mengutarakan gagasan tentang hak asasi manusia. Pada bab ini, siswa juga akan mempelajari keterampilan memecahkan masalah. Materi PKN Kelas 10 Bab 1 akan membantu siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan mempelajari materi ini, siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Apa yang Harus Dilakukan Siswa untuk Menghadapi Ujian PKN Kelas 10 Bab 1? Untuk menghadapi ujian PKN Kelas 10 Bab 1, siswa harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, siswa harus mempelajari materi PKN Kelas 10 Bab 1 dengan seksama. Siswa harus memahami semua materi yang telah disampaikan guru. Kedua, siswa harus mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan. Dengan mengerjakan soal-soal latihan ini, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang telah dipelajari. Selain itu, mengerjakan soal-soal latihan juga akan membantu siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia. Ketiga, siswa harus membuat catatan tentang materi yang telah dipelajari. Dengan membuat catatan tentang materi, siswa akan lebih mudah untuk mengingat dan menguasai materi yang telah dipelajari. Selain itu, membuat catatan juga akan membantu siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia. Kesimpulan PKN Kelas 10 Bab 1 merupakan bab pertama yang diajarkan dalam PKN Kelas 10. Materi ini akan membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari konsep HAM, perkembangan HAM, prinsip-prinsip HAM, nilai-nilai HAM, dan pengakuan HAM dalam UUD 1945. Materi ini sangat bermanfaat bagi siswa karena akan membantu siswa untuk memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia. Selain itu, materi ini juga akan membantu siswa dalam mempelajari berbagai keterampilan, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Untuk menghadapi ujian PKN
uvXgZ3. cjrt7mb7ej.pages.dev/241cjrt7mb7ej.pages.dev/356cjrt7mb7ej.pages.dev/123cjrt7mb7ej.pages.dev/175cjrt7mb7ej.pages.dev/112cjrt7mb7ej.pages.dev/290cjrt7mb7ej.pages.dev/24cjrt7mb7ej.pages.dev/78
soal pkn kelas 10 bab 1 beserta jawabannya kurikulum 2013
